Langsung ke konten
Tajukperistiwa.com, Kendari || Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Korum Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hal tersebut buntut dugaan kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT. Indonesia Pomala Industri Park atau PT. IPIP di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka pada hari Minggu, 13 April 2025 lalu dan menyebabkan pekerja meregang nyawa.
Tak hanya itu, kecelakaan kerja kembali terjadi pada Selasa, 15 April 2025 dan menyebabkan pekerja alami luka-luka.
Dari kronologis insiden kecelakaan kerja di Jetty PT. IPIP menuai banyak pertanyaan terkait penerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Apakah PT. IPIP melalaikan Penerapkan K3 sehingga menimbulkan kecelakaan kerja?
Alamsyah selaku Jenderal Lapangan melalui orasinya menyampaikan bahwa PT. IPIP diduga tidak menerapkan sistem K3 yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di Jetty PT. IPIP, sehingga pihak terkait diminta untuk memberikan perhatian serius kepada PT. IPIP
” Tentunya berdasarkan kronologis yang terjadi, terkait meninggalnya pekerja akibat kecelakaan di Jetty PT. IPIP dan kemudian terjadi kecelakaan kembali yang menyebakan pekerja luka luka. Tentunya karena hal itu kami menduga kuat bahwa PT. IPIP tidak menerapkan Sistem K3. Instansi Teknis terkait harusnya memberikan sanksi tegas” Ujar Alamsyah
Kata dia, Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan aspek paling krusil dalam setiap lingkungan Perusahaan. sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU K3). Sehingga setiap Perusahaan khususnya yang bergerak dibidang pertambangan wajib menerapkan sistem K3.
Mantan Ketua Umum PMII Kota Kendari tersebut juga mengaskan bahwa pentingnya penerapan Sistem K3 karena hal itu berkaitan dengan aspek kemanusian.
“Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara harus memberikan sanksi tegas dari insiden kecelakaan yang terjadi di Jetty PT. IPIP tersebut” tegas Alamsyah
” Ini bukan hanya persoalan kerja tapi lebih dari itu berkaitan dengan kemanusian. Maka pentingnya setiap Perusahaan harus menerapkan K3. Namun, PT. IPIP kami duga melalaikan K3 sehingga menyebabkan pekerjanya meregang nyawa dan luka luka. Jadi kami meminta Dinaskertrans Sultra untuk menindak tegas PT. IPIP. ” Tambahnya
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kabid Hubungan Industrial, Irham, menyampaikan bahwa terkait dugaan kecelakaan kerja di Jetty PT. IPIP merupakan masalah besar dan sementara ditindaklanjuti
“Sebelumnya terimakasi banyak atas aspirasi adik adik Mahasiswa. Sebelumnya Kabid Binwasker, Ibu Asnia sedang diluar Kota. Sehingga saya yang bertemu dengan adik adik. Terkait dugaan kecelakaan kerja ini, kami rasa ini merupakan masala krusial. Dan informasinya sudah ada tim teknis yang turung di lapangan. ” Ujar Irham, Kabid Hubungan Industrial
Tak berhenti di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi unjuk rasa kembali digelar di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Alamsyah meminta DPRD Sultra untuk memanggil pihak pihak terkait, khususnya PT. IPIP untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
” Kami meminta DPRD Sultra untuk tidak diam melihat masalah ini, sehingga kami meminta untuk dilaksanakan RDP khususnya dengan pihak PT. IPIP. ” Tegas Alamsyah
Melalui Kordinator Komisi Empat, Ismail mengatakan akan menindaklajuti serta mengagendakan RDP bersama pihak-pihak terkait.
“Sekarang semua anggota lagi di Kolaka, tapi secepatnya kami akan mengagendakan RDP bersama pihak-pihak terkait. ” Ujar Ismail.
Korum Sultra melalui Alamsyah kembali menyampaikan akan mengawal dugaan kecelakaan kerja di lingkungan PT. IPIP dan akan melakukan aksi unjuk rasa sampai PT. IPIP diberikan sanksi tegas.
” Kami akan mengawal terkait dugaan kecelakaan kerja di lingkungan PT. IPIP. Ini komitmen kami secara kelembagan, dan akan melakukan aksi unjuk selanjutnya sampai PT. IPIP ditindak tegas. ” Tutup Alamsyah
Laporan : Redaksi
