Honorer Kategori R2 dan R3 Kabupaten Konawe Selatan Resah Menunggu Kebijakan Pemerintah Daerah Usai Ikuti Tes SSCASN

Tajukperistiwa.Com-Konawe Selatan II Setelah mengikuti seleksi PPPK tahap 1 dan 2, para tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Konawe Selatan kini menanti arah kebijakan dari Pemerintah Daerah setempat.Kamis,(17/7/2025)

Sebagaimana diketahui, ribuan honorer di lingkungan pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan telah mengikuti proses seleksi SSCASN yang berlangsung dalam dua tahap. Meski telah menunjukkan semangat dan dedikasi dalam mengikuti tahapan tersebut, banyak dari mereka yang tidak dinyatakan Lulus masih menunggu kejelasan terkait nasib dan status kepegawaian mereka.

Salah satu perwakilan honorer kategori R2 Elis Sompi Staf Sekertariat DPRD Konsel, mengungkapkan harapan besarnya terhadap pemerintah daerah. “Kami telah mengabdi selama bertahun-tahun dan juga telah memasuki usia rawan (BUP) Batas Usia Pensiun, Kami berharap Pemkab Konawe Selatan memberikan perhatian dan mengambil langkah nyata untuk memperjuangkan nasib kami,” ujarnya.

Kategori R2 dan R3 sendiri merupakan klasifikasi honorer berdasarkan masa kerja. Kelompok ini sebagian besar terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta pegawai administrasi atau Teknis yang selama ini turut menopang jalannya layanan publik di daerah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui BKPSDM menyatakan masih menunggu kebijakan BKN terkait Honorer yang tidak dinyatakan lulus pada tes SSCASN oleh pemerintah pusat. Kepala BKPSDM Pujiono,SH.MH menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memperjuangkan seluruh tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

“Kami terus berkoordinasi dengan instansi pusat, termasuk BKN dan KemenPAN-RB. Hasil seleksi akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu bagi mereka yang tidak dinyatakan lulus,” jelasnya.

Para honorer berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera menyampaikan sikap resmi serta solusi atas kejelasan status kepegawaian mereka. Mereka juga meminta agar proses ini dilakukan secara transparan dan adil, tanpa diskriminasi.

Dengan nasib ribuan tenaga honorer yang masih menggantung, sorotan kini tertuju pada langkah konkret yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan demi menjamin keadilan dan masa depan yang lebih baik bagi para abdi negara non-ASN ini.

Laporan; Anditenrie.