Langsung ke konten
Tajukperistiwa.com, Koltim || Polres Kolaka Timur akan menurunkan 45 personil untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) penggantian antar waktu atau PAW yang akan digelar di Desa Amokuni, Kecamatan Uluiwoi, dan Desa Ambapa, Kecamatan Tinondo pada hari Minggu 21 Desember 2025.
Hal ini diungkapkan Kabag Ops Polres Kolaka Timur, AKP RJ. Agung, S.IK., MH kepada media ini usai mengikuti kegiatan deklarasi damai yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama para calon kepala desa di Aula Tantiem Polres Koltim, Senin (15/12/25)
“Sesuai petunjuk dan arahan kapolres Kolaka timur, kami rencananya akan melakukan sarpras penyerahan pasukan di tanggal 18 – 23 Desember 2025 nanti” ujarnya
Pihaknya akan menurunkan total 45 personil yang terbagi di dua lokasi yakni di Desa Ambapa dan Desa Amokuni, untuk memastikan setiap tahapan Pilkades dapat berjalan dengan kondusif.
“Jumlah personil yang akan di turunkan dalam pengamanan Pilkades di Desa Ambapa dan Amokuni kurang lebih 45 personil yang tergabung dari personil Polres Koltim, Polsek Mowewe dan personil Polsek Uluiwoi” ucapnya
Kata dia, Personil pengaman Pilkades ini merupakan personil gabungan yang berasal dari Polsek mowewe sebanyak 5 orang, Polsek Uluiwoi 5 orang dan sisanya dari Polres Koltim
Selain itu, ia berharap dengan telah dilaksanakannya deklarasi damai yang di hadiri Pemda Koltim melalui Dinas PMD, Polres Koltim, Stekholder terkait dan calon kepala desa agar berjalan dengan baik dan maksimal tanpa adanya money politik
Kabag Ops juga mengimbau seluruh pendukung serta para calon kepala desa untuk terus menjaga suasana kondusif dan melaksanakan tahapan Pilkades secara fair dan sportivitas demi suksesnya pesta demokrasi di tingkat desa.
“Mari kita bersama-sama ciptakan pelaksanaan Pilkades yang aman, damai, dan demokratis. Dan apabila nanti ada yang kalah dan menang itu hal yang biasa, akan tetapi tolong sama-sama kita menghargai dari perhitungan suara nantinya” pungkasnya.
Diketahui, Pilkades penggantian antar waktu ini digelar menyusul kekosongan jabatan yang harus segera diisi demi kelangsungan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.
Laporan : Oni
