Langsung ke konten
Tajukperistiwa.Com-Konawe Selatan || Upaya sejumlah honorer di Kabupaten Konawe Selatan untuk menyampaikan aspirasi terkait penyelesaian pengusulan kuota tambahan PPPK Paruh Waktu kembali menemui jalan buntu,Senin(1/12/25)
Pada kunjungan mereka ke Gedung DPRD Konawe Selatan, tak satu pun anggota dewan yang dapat ditemui, baik dari unsur pimpinan maupun Komisi II yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian.
Rombongan honorer yang datang dengan penuh harapan itu mengaku kecewa karena niat baik mereka untuk berdialog dan meminta dukungan legislatif tidak mendapatkan respon. Mereka menilai, kehadiran DPRD sebagai wakil rakyat sangat dibutuhkan dalam memastikan proses pendataan, penataan, dan pengusulan sisa kuota tambahan PPPK-PW dapat diselesaikan secara transparan dan berpihak kepada honorer yang belum terakomodir.
“Kami datang baik-baik, hanya ingin mendengar penjelasan dan meminta DPRD ikut mengawal proses ini. Tapi tidak ada satu pun anggota dewan yang bisa ditemui. Tentu ini mengecewakan,” ujar salah satu perwakilan honorer.
Para honorer menegaskan bahwa mereka hanya menginginkan kejelasan status dan masa depan mereka di pemerintahan daerah setelah mengikuti berbagai rangkaian seleksi PPPK Paruh Waktu. Dukungan legislatif disebut sangat penting untuk menyelaraskan langkah eksekutif dalam menyelesaikan sisa kuota honorer yang belum diusulkan.
Kedatangan para Honorer daerah yang di dampingi jajaran Forum Aliansi R2-R3 telah melalui berbagai Koordinasi sebelumnya via telepon kepada Ketua Komisi II dan jajaran pimpinan DPRD lainnya.
Ketua Forum Aliansi R2-R3 Konawe Selatan Guntur Tanggapili mengatakan, kehadiran rombongan honorer beserta jajaran Forum Aliansi R2-R3 untuk berdialog serta memastikan meminta dukungan kepada legislatif terkait kejelasan nasib kawan-kawan honorer yang belum terakomodir pada pengusulan PPPK Paruh waktu di Konawe Selatan.
“Pemandagan seperti ini sangat disayangkan, tak satupun anggota dewan dapat ditemui, padahal telah dikonfirmasi sebelumnya. kami telah memasukkan surat yang berisikan tiga poin penting yaitu:
1. Meminta Komisi II DPRD Konsel untuk menyelenggarakan audiensi beserta jajaran Forum Aliansi R2-R3 dan Honorer untuk menyampaikan Data ,Kronologi dan kondisi di lapangan terkait permasalahan honorer.
2. Memberikan Dukungan Politik dan Rekomendasi khususnya perangkat teknis untuk mengusulkan kuota sisa tambahan PPPK Paruh waktu.
3. Melakukan pengawasan dan pendampingan kebijakan agar proses pengusulan berjalan sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan rasa keadilan”bebernya.
Kendati demikian, para honorer menyatakan tetap akan memperjuangkan hak mereka melalui jalur-jalur komunikasi resmi dan berharap DPRD Konsel dapat membuka ruang dialog dalam waktu dekat.
Lap;Anditenrie.
