Langsung ke konten
Tajukperistiwa.com, Muna Barat || Vidio klip lagu Angkasa Band di salah satu pulau di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, menampilkan Bupati La Ode Darwin sebagai pemeran utama, lengkap dengan baju kebesaran dan para pengawalnya, tuai sorotan publik.
Pasalnya, dengan menggunakan dana pribadi dalam pembuatan vidio klip lagu group band nasional, akan tetapi Bupati Muna Barat menggunakan simbol-simbol negara dalam konteks yang diduga tidak jelas status keformalannya, Jumat (25/7/25)
Melansir salah satu berita media online, Kabartime.com, Kepala Dinas Kominfo Mubar, Al Rahman menyampaikan bahwa kedatangan para artis tersebut merupakan bentuk ucapan terima kasih Bupati Mubar, La Ode Darwin kepada masyarakat Mubar.
Uniknya, seluruh biaya yang dikeluarkan, termasuk honor artis dan kegiatan pendukungnya, ditanggung sepenuhnya oleh Bupati Mubar, La Ode Darwin, dari dana pribadinya.
“Jadi semua biaya artis ini tidak menggunakan APBD Mubar. Kemudian, kehadiran artis ini bukan untuk berfoya-foya. Ini merupakan strategi promosi pariwisata Mubar. Kami ingin memperkenalkan keindahan alam Muna Barat ke dunia luar.”tegas Al Rahman (lansir)
Merespon pernyataan Kepala Dinas Kominfo Mubar, pemerhati kebijakan publik Muna Barat, LM Junaim, mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru.
Menurutnya, jika benar menggunakan dana pribadi, mengapa atribut negara, seperti pakaian dinas bupati lengkap dengan lambang Garuda, serta kehadiran ajudan resmi dilibatkan dalam produksi tersebut?
“Masalahnya bukan hanya soal siapa yang bayar. Akan tetapi, ketika pakaian resmi bupati, lambang negara, hingga ajudan ikut tampil, maka batas antara kepentingan pribadi dan jabatan publik sudah kabur. Ini berbahaya,” tegas Junaim.
Kata dia, tindakan tersebut akan menciptakan penyesatan visual terhadap masyarakat. Kegiatan pribadi bisa dengan mudah tampak seolah-olah merupakan bagian dari program resmi pemerintah, padahal tidak melalui proses penganggaran dan perencanaan daerah.
“Simbol negara bukan kostum untuk tampil gaya. Itu lambang legitimasi kekuasaan yang harus dipakai secara resmi dan bertanggung jawab. Kalau video ini disebut tidak pakai APBD, kenapa memakai pakaian resmi dan dikawal ajudan? Di situ letak masalahnya,” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan substansi video yang lebih menonjolkan sosok Bupati ketimbang potensi wisata, budaya lokal, atau masyarakat adat yang seharusnya menjadi fokus promosi pariwisata.
“Ini bukan promosi wisata, tapi promosi figur. Kita sedang melihat bentuk kampanye personal yang dibungkus narasi pariwisata,” kritiknya.
Tak hanya itu, pemerhati kebijakan publik Muna Barat ini juga menegaskan bahwa meskipun APBD tidak digunakan secara langsung, penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas, pengamanan ajudan, dokumntasi ASN Pol PP, atau bahkan waktu kerja aparatur, tetap masuk kategori penyalahgunaan sumber daya publik.
“Dana pribadi bukan pembenaran untuk memakai simbol negara seenaknya. Kalau sudah melibatkan fasilitas negara, apalagi saat jam kerja, publik berhak menuntut akuntabilitas,” tegas Junaim.
Di tengah sorotan ini kata Junaim, banyak pihak menyerukan pentingnya evaluasi atas etika penggunaan simbol negara dan peran pejabat publik dalam menjaga batas antara tugas negara dan aktivitas pribadi.
“Seorang pemimpin, seharusnya lebih fokus pada kehadiran nyata di tengah rakyat ketimbang pencitraan di depan kamera” ujar Junaim
“Rakyat tak butuh bupati di video klip. Mereka butuh pemimpin yang hadir di sawah, di pasar, dan di jalan-jalan rusak. Kerja nyata lebih kuat dari empat menit video berlatar musik,” tutupnya.
Laporan : Redaksi
