Langsung ke konten
Tajukperistiwa.com, Konawe II Suasana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang melibatkan Kecamatan Tongauna, Tongauna Utara, dan Abuki, pada Senin (26/1/2026) lalu, terasa berbeda. Bukan sekadar agenda rutin tahunan, forum ini menjelma menjadi ruang dialektika yang hidup antara masyarakat dan para pemangku kebijakan. Di tengah dinamika tersebut, kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Konawe, Fakrudin, S.Hut., menjadi sorotan tersendiri.
Sejak awal kegiatan, Fakrudin terlihat aktif menyimak setiap paparan dan aspirasi yang disampaikan, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, penguatan sektor pertanian, hingga persoalan pelayanan publik. Baginya, Musrenbang bukan sekadar formalitas, melainkan “denyut nadi” pembangunan yang harus benar-benar didengar dan diperjuangkan
Musrenbang tingkat kecamatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe. Lebih dari itu, forum ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sejatinya bukan hanya tentang angka dan proyek, tetapi tentang mendengar, memahami, dan mewujudkan harapan masyarakat.
Dengan semangat partisipatif yang kian menguat, Musrenbang yang dipusatkan di kecamatan Tongauna tersebut bukan sekadar agenda tahunan, melainkan panggung nyata di mana suara rakyat menemukan jalannya menuju perubahan.
Dimomen itu, Fakruddin menyampaikan bahwa meski hanya dua anggota DPRD yang hadir dalam Musrembang Kecamatan tersebut, namun pada prinsipnya merupakan refresentatif seluruh anggota DPRD di Kabupaten Konawe
Selain itu, politisi Nasdem ini juga mengungkapkan dukungan DPRD Konawe terhadap kebijakan pembangunan daerah sesuai visi Bupati Yusran yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan yang dimulai dari desa hingga ke wilayah perkotaan
“Pembangunan Konawe kedepannya dimulai dari desa ke kota, sehingga ini menjadi fokus dalam penganggaran pemerintah daerah. Pada periode ini kita mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan,” ujarnya.
Anggota DPRD asal Dapil IV Konawe ini juga mengimbau agar para kepala desa, lurah, dan camat di tiga kecamatan agar memahami secara utuh mekanisme pengusulan program pembangunan, baik melalui Musrenbang maupun melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Sementara itu, Perencana Ahli Madya Bappeda Kabupaten Konawe, Sri Joko Wahyu Hendro, SE., M.Si., menyampaikan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan tahapan strategis dalam penyusunan RKPD.
“Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dari desa dan kelurahan agar dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dirancang secara partisipatif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Karena menurutnya, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan peningkatan kualitas hidup manusia, keadilan social serta pemerataan pembangunan.
Laporan : Redaksi
