Tajukperistiwa.Com – Jakarta || Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penataan PPPK Paruh Waktu melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sekaligus mendorong kejelasan roadmap menuju status PPPK penuh waktu,Jumat(1/5/26).
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari perjuangan kolektif untuk memastikan kepastian status, kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak PPPK Penuh Waktu yang selama ini mengabdi di berbagai sektor pemerintahan, dengan harapan kebijakan yang dihasilkan pemerintah dapat berjalan transparan, terarah, dan berkeadilan.
Sejalan dengan itu Pada tanggal 22 April 2026 lalu, PPWI Telah menghadiri undagan resmi untuk audiensi bersama KemenpanRB dan siang nya bersama BKN RI.
Ketua Umum Persatuan PPPK PW Indonesia, Heru Gama Yudha, SH menyampaikan hasil audiensi bersama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
terkait penataan tenaga PPPK PW (teknis,nakes,guru)
dan kepastian kebijakan PPPK Paruh Waktu.
Dalam audiensi tersebut, Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) menyampaikan sejumlah aspirasi utama, antara lain:
– Kepastian regulasi pengganti kebijakan sebelumnya terkait skema PPPK Paruh Waktu.
– Perlunya roadmap yang jelas dan terukur menuju PPPK penuh waktu.
– Perlindungan kepastian status, masa kerja, dan keberlanjutan pengabdian tenaga PPPK PW yang telah masuk skema penataan nasional.
Hasil audiensi menunjukkan bahwa pemerintah saat ini masih dalam proses penyusunan regulasi teknis yang akan menjadi pedoman lanjutan pasca kebijakan sebelumnya.
Dapat dipastikan bahwa Kemenpan Rb sedang merumuskan PERMENPAN-RB bersama kementrian/lembaga terkait untuk menggantikan Keputusan PAN-RB No.16/2023.
Regulasi tersebut nantinya akan membahas mekanisme peralihan PW ke penuh waktu dan diharapkan mampu memberikan kepastian arah penataan bagi PPPK Paruh Waktu.
selaras dengan amanat Undang-Undang ASN terbaru, hasil audensi juga mendapatkan informasi yang penting bahwa akan ada perpanjangan kontrak pppk pw selama masa transisi.
Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk menciptakan jenis kepegawaian baru, melainkan memastikan proses transisi penataan menuju skema PPPK penuh waktu berjalan adil, terukur, dan berpihak pada keberlangsungan pelayanan publik.
Sebagai tindak lanjut, Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia akan terus mengawal proses kebijakan dan penyelesaian paruh waktu.
PPWI akan Berkoordinasi Dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini eksekutif & legislatif hingga pengawalan ke Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia sebagai bentuk aktualisasi kerja-kerja Organisasi PPWI, agar menjadi perhatian Serius di daerah untuk Seluruh Rekan-rekan PW se Indonesia.
“Kami menghormati proses penyusunan regulasi yang sedang berjalan, namun meminta agar kebijakan yang diterbitkan nantinya benar-benar memberikan kepastian roadmap/Peta jalan bagi PPPK Paruh Waktu menuju penuh waktu,” ujar Heru.
Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia mengajak seluruh PPPK PW se Indonesia untuk tetap solid, menjaga komunikasi yang konstruktif, serta mengawal perjuangan melalui jalur konstitusional dan dialog kebijakan.
Lap;anditenrie.
