TAJUKPERISTIWA.COM-JAKARTA || Sebuah keputusan besar diambil pada Senin, 7 September 2026.
Sekitar 35 ribu PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya direncanakan turun dalam aksi besar-besaran akhirnya tidak jadi bergerak.
Bukan karena tuntutan mereka telah dipenuhi.
Bukan pula karena pemerintah telah menerbitkan keputusan yang mengubah status mereka.
Aksi dibatalkan setelah 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Forum memilih jalur dialog
Mereka menyerahkan data pembanding dan memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Dasco untuk membantu membahas tuntutan mereka dengan pemerintah.
SEBENARNYA APA YANG SUDAH DIDAPAT PPPK DARI PERTEMUAN TERSEBUT
Sebab sampai pada titik ini, berdasarkan informasi yang disampaikan kepada publik, belum terlihat adanya keputusan resmi pemerintah maupun DPR RI yang secara hukum menjamin empat tuntutan utama PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Yang terdengar adalah komitmen untuk membantu.
Yang tersedia adalah ruang dialog.
Yang diberikan adalah waktu.
Tetapi produk hukumnya di mana.
Forum membawa empat tuntutan utama.
Pertama, PPPK Paruh Waktu dari seluruh jabatan termasuk guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis diminta dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2026.
Kedua, PPPK dari berbagai jabatan diminta dapat dialihkan menjadi PNS pada 2027 tanpa batasan usia.
Ketiga, forum menuntut adanya pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK.
Keempat, sumber pembiayaan gaji PPPK diminta dialihkan dari APBD ke APBN.
Empat tuntutan tersebut menyentuh persoalan fundamental dalam sistem ASN.
Artinya, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan pernyataan dukungan politik.
Ada regulasi yang harus diperiksa.
Ada kewenangan yang harus dipastikan.
Ada konsekuensi fiskal yang harus dihitung.
Dan ada keputusan pemerintah yang pada akhirnya harus dapat dilaksanakan oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Maka pertanyaan sederhananya, Apakah DPR RI sudah memutuskan.
Jika belum, apa bentuk komitmennya,
Apakah pemerintah sudah menyetujui
Jika belum, apa yang sedang dinegosiasikan.
Apakah status PPPK Paruh Waktu akan otomatis berubah menjadi penuh waktu, Jika iya, dasar hukumnya apa.
Foto pertemuan bukanlah sebuah produk hukum
Ada satu hal yang harus dipisahkan dalam membaca perkembangan ini.
Pertemuan politik mempunyai nilai penting,
Pernyataan seorang pimpinan lembaga negara tentu memiliki bobot politik.
Tetapi foto pertemuan, pernyataan dukungan, ataupun kesediaan membantu memperjuangkan aspirasi belum dengan sendirinya menjadi norma hukum.
Ini bukan soal meragukan niat baik siapa pun.
Ini soal kepastian.
Bagi PPPK Paruh Waktu, masa depan pekerjaan tidak dapat digantungkan pada interpretasi sebuah pernyataan.
Mereka membutuhkan sesuatu yang dapat dibaca secara jelas. surat, keputusan, regulasi, rekomendasi resmi, roadmap, atau produk kebijakan lain yang dapat diverifikasi.
Tanpa itu, publik masih berada pada wilayah janji politik dan proses pembahasan.
35 ribu ornag memilih menunggu Keputusan membatalkan aksi tentu bukan keputusan kecil.
Bayangkan, massa yang direncanakan mencapai sekitar 35 ribu orang memilih menahan diri.
Jalur jalanan diganti dengan meja dialog.
Tekanan massa diganti dengan pertukaran data.
Aksi diganti dengan kesempatan satu bulan.
Itu adalah bentuk kepercayaan, Namun kepercayaan memiliki batas.
Satu bulan bukan waktu untuk menghilangkan tuntutan. Satu bulan adalah waktu untuk membuktikan keseriusan.
Jika benar pemerintah dan DPR RI serius, maka dalam satu bulan setidaknya harus mulai terlihat,
apa hasil pencocokan data, apa posisi resmi pemerintah, regulasi apa yang perlu diubah atau diterbitkan, siapa lembaga yang bertanggung jawab, bagaimana skema pengangkatan PPPK Paruh Waktu, bagaimana mekanisme pengembangan karier PPPK, bagaimana kemungkinan pembiayaan melalui APBN, dan apa tahapan penyelesaiannya.
Jika semua itu tidak muncul, maka publik berhak bertanya lebih keras.
Apakah pembatalan aksi benar-benar menghasilkan jalan keluar, atau hanya menghasilkan penundaan.
Data sudah diminta, sekarang jangan hanya siarsipkan.
Dasco disebut meminta forum menyiapkan data pembanding mengenai PPPK dan PPPK Paruh Waktu dari berbagai instansi.
Forum menyatakan akan mengupayakan data yang lebih luas, bahkan tidak hanya dari 10 forum yang hadir.
Langkah ini justru menjadi bagian penting.
Sebab apabila persoalan PPPK ingin diselesaikan secara serius, maka angka dan data harus menjadi dasar kebijakan.
Berapa jumlah PPPK Paruh Waktu, Berapa yang guru, Berapa tenaga kesehatan, Berapa tenaga teknis, Berapa yang memenuhi kriteria untuk pengembangan status, Berapa kebutuhan riil pemerintah, Berapa kemampuan fiskal daerah, Berapa konsekuensi apabila pembiayaan dialihkan ke APBN.
Semua pertanyaan itu harus dijawab dengan data.
Bukan asumsi. Bukan slogan. Bukan narasi.
Perjuangan PPPK Paruh Waktu kini memasuki fase yang jauh lebih menentukan.
Mereka telah membatalkan aksi, Mereka telah memilih dialog, Mereka telah diminta mengumpulkan data, Sekarang giliran pemerintah dan DPR RI menunjukkan hasil.
Sebab jika setelah satu bulan yang muncul hanya kalimat “masih dalam pembahasan”, pertanyaan berikutnya akan jauh lebih keras:
“Lalu untuk apa 35 ribu orang diminta membatalkan aksi?” Pertanyaan tersebut bukan ancaman. Itu adalah konsekuensi logis dari sebuah proses dialog.
Ketika demonstrasi dibatalkan karena adanya komitmen untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur politik, maka komitmen tersebut harus dapat diukur.
Apa targetnya, Apa produknya, Apa tenggat waktunya, Siapa yang bertanggung jawab Dan yang paling penting “Mana dokumen resminya?”
Jangan Jadikan PPPK Paruh Waktu objek Politik sesaat. Persoalan PPPK dan PPPK Paruh Waktu terlalu besar untuk sekadar menjadi panggung komunikasi politik.
Mereka adalah aparatur yang bekerja, Mereka memiliki keluarga, Mereka memiliki kebutuhan hidup, Dan mereka membutuhkan kepastian.
Karena itu, jangan sampai perjuangan puluhan ribu orang hanya berakhir menjadi serangkaian pertemuan, foto, pernyataan dan janji untuk menunggu.
Jika memang ada solusi, tunjukkan jalannya. Jika memang ada keputusan, tunjukkan dokumennya. Jika memang ada komitmen pemerintah, tunjukkan kebijakannya. Dan jika memang belum ada keputusan, maka katakan secara terbuka kepada PPPK PW:
“Belum ada keputusan. Ini masih perjuangan.”
Kejujuran seperti itu jauh lebih sehat daripada menciptakan kesan seolah-olah persoalan sudah hampir selesai.
BABAK BARU PERJUANGAN PPPK
Aksi 7 September boleh dibatalkan,Tetapi tuntutan belum selesai, Tekanan massa boleh diredam.
Tetapi pertanyaan publik tidak boleh dihentikan, Kini sorotan justru beralih kepada DPR RI dan pemerintah.
Mereka memiliki waktu untuk membuktikan bahwa dialog bukan sekadar cara meredam aksi.
Sebab satu bulan ke depan akan menjadi ujian:
Apakah meja dialog menghasilkan kebijakan, atau hanya menghasilkan waktu tambahan ,Untuk sementara jawabannya masih menunggu.
Karena sampai ada keputusan yang benar-benar dapat diverifikasi, satu pertanyaan tetap menggantung di udara, 35 RIBU ORANG SUDAH MEMILIH MENUNGGU, SEKARANG APA YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA MEREKA(Red/tg).
