Wamendagri Beberkan Kepala Daerah Absen Retret Di Magelang

Tajukperistiwa.com, Magelang || Dari total peserta yang mengikuti retret di akademi militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tercatat sekitar 55 kepala daerah tidak hadir. Namun, dari jumlah tersebut, enam di antaranya telah mengirimkan surat izin kepada panitia.

Hal tersebut disampaikan wakil menteri dalam negeri atau Wamendagri, Bima Arya, Jumat (21/2/25) sore

banner 728x90

“Dari enam kepala daerah yang mengirim surat izin, 5 di antaranya tidak bisa hadir karena alasan kesehatan, dan satunya lagi karena ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan,” kata pria yang akrab disapa Bima ini.

“Kami memahami ketidakhadiran mereka karena alasan kemanusiaan seperti sakit atau pernikahan,” tambahnya.

Kata dia, masih ada 49 kepala daerah yang tidak memberikan kabar sama sekali mengenai ketidak hadiran mereka. 

Saat ini, panitia masih menunggu kejelasan dari pihak mereka (peserta red), termasuk kemungkinan keterlambatan hadir seperti beberapa peserta yang tiba belakangan. 

“Kami masih menunggu konfirmasi dari 49 kepala daerah ini. Bisa saja mereka terlambat atau ada hal lain yang menghambat kehadiran mereka,” ujar Bima.

Wamendagri Bima sangat menekankan pentingnya retret ini sebagai sarana untuk menyelaraskan program-program pusat dengan daerah, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

“Acara ini sangat penting untuk memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah. Oleh karena itu, bagi kepala daerah yang tidak bisa hadir, kami meminta mereka mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang,” tegasnya.

Panitia juga memastikan bahwa materi yang disampaikan dalam retret ini akan disampaikan kembali kepada stakeholders di masing-masing kota, kabupaten, atau provinsi. 

“Bagi yang diizinkan tidak hadir, mereka harus memastikan wakilnya hadir dan memahami materi yang diberikan. Ini bukan hanya tentang memahami program pusat, tetapi juga tentang membangun hubungan dan koordinasi antar kepala daerah,” ucapnya.

Untuk itu, panitia akan terus melakukan pengecekan dan menghubungi 49 kepala daerah yang belum memberikan kabar. 

“Kami akan terus meminta kejelasan dari mereka. Jika memang tidak bisa hadir, kami harap mereka segera mengirimkan wakilnya,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi