Tajukperistiwa.Com-Jakarta || Pengurus Forum Aliansi R2–R3 Kabupaten Konawe Selatan sukses melaksanakan agenda koordinasi dan konsultasi resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Deputi Bidang Pengadaan CPNS dan PPPK, di Jakarta, Selasa(25/11/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya Forum Aliansi R2–R3 untuk memperkuat komunikasi dan Koordinasi memperjelas regulasi, serta mencari solusi atas sejumlah persoalan terkait proses pengadaan, pendataan dan penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu (PPPK) khususnya bagi kategori R2–R3 di Kabupaten Konawe Selatan.

Dalam kesempatan itu, jajaran pengurus forum menyampaikan sejumlah permasalahaan di daerah serta aspirasi dari anggota, termasuk terkait pemenuhan formasi, memastikan jumlah formasi, jumlah terdata, jumlah usul dan jumlah gagal usul dengan berbagai alasan, hingga tindak lanjut penyelesaian permasalahan bagi peserta yang terdampak oleh kebijakan teknis pada peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi PPPK tetapi tidak terakomodir pada pengusulan untuk dijadikan PPPK Paruh Waktu.
Pihak KemenPAN-RB dan BKN melalui Deputi Bidang Pengadaan CPNS dan PPPK menyambut baik kedatangan pengurus Forum dan memberikan sejumlah penjelasan, teknis terkait pendataan dan penyelesaian penataan PPPK Paeruh waktu, termasuk arah kebijakan pemerintah mengenai penataan tenaga non-ASN.

“Bagi daerah yang Belum mengusulkan penambahan Formasi PPPK Paruh waktu, masih dapat diusulkan melaui Kementerian Pan-RB, sampai pada akhir tahun 2025” Ujarnya.
Ketua Forum Aliansi R2–R3 Konawe Selatan Guntur Tanggapili, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan respons positif yang diberikan oleh KemenPAN-RB serta BKN. Mereka berharap hasil koordinasi ini dapat membawa kejelasan bagi para anggota forum sekaligus mendorong percepatan penyelesaian dinamika yang selama ini terjadi.

“Pengurus Forum berharap agar Pemerintah daerah Kabupaten Konawe selatan untuk mengusulkan penambahan formasi bagi mereka yang belum terakomodir ke PPPK Paruh waktu sampai pada Batas yang telah di tentukan” harapnya.
Kegiatan koordinasi dan konsultasi ini menjadi langkah strategis Forum Aliansi R2–R3 dalam mengawal aspirasi honorer di Konawe Selatan agar tetap selaras dengan regulasi nasional sekaligus memastikan hak-hak mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
Lap;Anditenrie.
Langsung ke konten

















