Langsung ke konten
Tajukperistiwa.Com – Konawe Selatan || Upaya memperjuangkan kejelasan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terus menunjukkan perkembangan signifikan, Kamis(16/4/26)
Pengurus Forum PPPK Paruh Waktu Kabupaten Konawe Selatan memastikan kesiapan untuk turut serta dalam agenda audiensi strategis bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Audiensi yang diinisiasi oleh Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 22 April 2026 pukul 13.30 WIB di Kantor BKN.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang sebelumnya diajukan oleh PPWI kepada Kepala BKN sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan aspirasi PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa jumlah peserta audiensi dibatasi hanya 10 orang. Meski terbatas, forum ini dinilai sangat strategis karena akan membahas langsung berbagai persoalan krusial yang selama ini dihadapi PPPK paruh waktu.
Ketua Pengurus Forum PPPK Paruh Waktu Konawe Selatan Guntur Tanggapili,S.Pt menyambut baik kesempatan tersebut dan berharap agar perwakilan yang hadir dapat menyampaikan aspirasi daerah secara maksimal, Harapnya.
Mereka menegaskan bahwa keikutsertaan dalam audiensi ini merupakan bagian dari perjuangan kolektif demi mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Dalam surat permohonan resminya, PPWI menegaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk mencari solusi konkret terkait masa depan PPPK paruh waktu, termasuk kepastian jenjang karier, peningkatan kesejahteraan, serta mekanisme transisi menuju PPPK penuh waktu.
“Rapat Dengar Pendapat ini bertujuan untuk mencari jalan atau solusi terbaik terkait kepastian jenjang karier, kesejahteraan, dan mekanisme transisi PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu,” demikian kutipan dari surat resmi PPWI.
Selain itu, PPWI juga menekankan pentingnya dukungan dari BKN sebagai lembaga teknis dalam sistem kepegawaian nasional.
Dukungan tersebut dinilai sangat krusial dalam mendorong lahirnya kebijakan strategis yang memberikan kepastian hukum bagi PPPK paruh waktu.
“Dukungan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sangat penting demi terwujudnya kebijakan strategis, kebijakan teknis dan jaminan kepastian hukum bagi kami PPPK Paruh Waktu,” lanjut pernyataan dalam surat tersebut.
Audiensi ini menjadi momentum penting, mengingat hingga saat ini masih terdapat berbagai ketidakpastian terkait implementasi kebijakan PPPK paruh waktu, termasuk belum adanya mekanisme transisi yang jelas menuju status penuh waktu.
Bagi PPPK paruh waktu di Kabupaten Konawe Selatan, hasil dari audiensi ini diharapkan mampu menjadi titik terang dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Beberapa isu utama yang menjadi perhatian antara lain kepastian status kepegawaian, peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, serta standar kesejahteraan yang lebih layak.
Pengurus Forum PPPK Paruh Waktu Konawe Selatan juga menilai bahwa keberhasilan PPWI mendapatkan jadwal audiensi merupakan bukti bahwa aspirasi PPPK mulai mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Mereka berharap, hasil dari pertemuan tersebut tidak hanya berhenti pada dialog, tetapi dapat berlanjut menjadi kebijakan nyata yang berpihak kepada PPPK paruh waktu.
Audiensi ini pun menjadi harapan baru bagi ribuan PPPK paruh waktu, khususnya di Konawe Selatan, untuk memperoleh kejelasan status serta masa depan yang lebih pasti dalam sistem kepegawaian nasional.
Lap; Anditenrie.
