Tajukperistiwa.com, Konawe II Dalam memperingati hari jadi Kabupaten Konawe yang Ke-66, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, menggelar Rapat Paripurna Istimewa, Selasa (3/3/2026) lalu.
Agenda tahunan yang berlangsung khidmat dan sarat makna ini sebagai bentuk refleksi perjalanan daerah sekaligus penguatan komitmen dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I Nuryadin Tombili dan Wakil Ketua II Nasrullah Faizal. Suasana sidang berlangsung penuh kekhidmatan dengan nuansa kebersamaan yang mencerminkan semangat kolektif seluruh elemen daerah.
Turut hadir Bupati Konawe Yusran Akbar bersama Wakil Bupati Syamsul Ibrahim, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, unsur TNI-Polri, hingga perwakilan perbankan, BUMN dan BUMD.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut turut dilengkapi oleh unsur penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta insan pers. Hal ini menunjukkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung arah pembangunan Kabupaten Konawe.
Dalam momentum HUT ke-66 ini, Rapat Paripurna Istimewa tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga wadah strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah selama setahun terakhir. Selain itu, forum ini menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dimomen tersebut, Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya memaparkan sejarah panjang peradaban Konawe. Pada awal pembentukannya, wilayah ini dikenal sebagai Kabupaten Kendari yang merupakan kelanjutan dari jejak sejarah Kerajaan Konawe.
Cikal bakal pemerintahan tradisional bermula dari penggabungan sejumlah kerajaan kecil seperti Padangguni, Besulutu, Wawolesea, Watumendonga, dan Tambosupa. Integrasi tersebut kemudian membentuk konfederasi Kerajaan Konawe di bawah kepemimpinan Mokole More Wekoila sekitar abad ke-12.
Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole La Rebi bergelar Sangia Inato (1602–1668), yang menerapkan sistem pemerintahan Barata dengan struktur kepemimpinan kuat dan terorganisir.
Memasuki era pemerintahan modern, Konawe mengalami dinamika pemekaran wilayah yang melahirkan sejumlah daerah otonom baru, antara lain Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe Kepulauan.
Proses pemekaran tersebut dinilai sebagai kontribusi nyata Konawe dalam mendorong pemerataan pembangunan di Sulawesi Tenggara, sekaligus memperluas akses pelayanan publik bagi masyarakat.
Komitmen Transformasi DPRD Konawe
Memasuki usia ke-66 tahun, DPRD Konawe menegaskan komitmennya untuk terus melakukan transformasi kelembagaan menuju kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam fungsi legislasi, DPRD bersama pemerintah daerah membentuk peraturan daerah sebagai landasan yuridis pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pada fungsi penganggaran, DPRD menetapkan arah politik anggaran secara cermat dengan memperhatikan aspek input, output, outcome, benefit, dan impact. Hal ini bertujuan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD menjalankan peran kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan kepala daerah, serta regulasi lainnya melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat secara terbuka dan responsif.
Selain itu, Politisi Partai PDIP ini juga memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Konawe yang berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tak hanya itu, Konawe juga menerima Indonesia Innovation Excellence Award 2026 sebagai pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional menuju Indonesia Emas. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif serta inovatif.
Ia berharap momentum HUT ke-66 ini semakin memperkuat sinergi antara legislatif, eksekutif, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat.
“Dirgahayu Kabupaten Konawe ke-66 Tahun 2026. Mari kita wujudkan bersama Konawe yang bersahaja, berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Peringatan HUT ke-66 ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi dan konsolidasi untuk memastikan Konawe terus melangkah maju sebagai daerah yang kuat secara historis, kokoh secara kelembagaan, dan progresif dalam pembangunan.
Laporan : Redaksi
