Tajukperistiwa.Com – Jakarta || Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan PPPK Paruh Waktu (PW) Indonesia menggelar rapat koordinasi dalam rangka mempersiapkan bahan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Rabu(6/5/26).
Rapat ini dilakukan sebagai langkah konsolidasi perjuangan untuk mengawal kepastian regulasi, roadmap yang jelas, serta penuntasan status PPPK Paruh Waktu secara nasional.
Dalam rapat tersebut, jajaran pengurus membahas sejumlah poin strategis yang akan menjadi bahan penyampaian kepada DPR RI.
Di antaranya dorongan percepatan terbitnya regulasi Peraturan setingkat Menteri terbaru terkait PPPK Paruh Waktu, kejelasan roadmap peralihan status menuju penuh waktu, skema penggajian yang lebih layak, serta perlindungan hak-hak ASN PPPK PW di daerah.
Ketua Umum dan jajaran pengurus DPP menegaskan bahwa audiensi dengan DPR RI menjadi momentum penting agar aspirasi PPPK PW dapat tersampaikan langsung kepada para pemangku kebijakan nasional.
“Perjuangan PPPK PW harus dikawal bersama. Kami ingin ada kepastian hukum, kepastian status, dan roadmap yang realistis agar seluruh PPPK Paruh Waktu memiliki masa depan yang lebih jelas,” ujar Heru Gama Yudha, SH selaku Ketua Umum Persatuan PPPK PW Indonesia.
DPP juga mengajak seluruh pengurus wilayah dan Pengurus Cabang dan anggota Persatuan PPPK PW Indonesia di berbagai daerah untuk tetap solid, aktif mengawal perkembangan kebijakan, dan memperkuat koordinasi dalam satu barisan perjuangan.
Melalui rapat ini, DPP berharap audiensi dengan DPR RI nantinya dapat menghasilkan dukungan konkret berupa rekomendasi dan tindak lanjut kebijakan yang berpihak pada PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia,(Red/tg).
