TAJUKPERISTIWA.COM, KONAWE II Wacana transformasi PROJO dari organisasi kemasyarakatan dan gerakan kerelawanan menjadi partai politik mulai mencuat dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Gagasan itu juga datang dari Ketua DPC PROJO Konawe, Abiding Slamet, SH, yang menilai organisasi dengan pengalaman politik lebih dari satu dekade tersebut perlu berani membicarakan masa depannya secara terbuka menjelang Pemilu 2029.
Menurut Abiding, PROJO telah memiliki modal organisasi, pengalaman politik, jaringan daerah, kader serta basis simpatisan yang cukup kuat. Karena itu, ia mempertanyakan apakah kekuatan tersebut akan terus ditempatkan sebagai kekuatan pendukung di luar sistem elektoral atau dikembangkan menjadi kekuatan politik formal yang ikut menentukan arah kebijakan negara.
“Kita tidak boleh selamanya hanya menjadi kekuatan pendukung. Pada satu titik, PROJO harus berani bertanya : apakah kita akan tetap berada di luar sistem politik elektoral, atau masuk dan menjadi kekuatan yang ikut menentukan arah kebijakan negara?” ujar Abiding.
Dari Mesin Pendukung Menjadi Mesin Politik
Bagi Abiding, gagasan menjadikan PROJO sebagai partai politik tidak semata-mata berbicara mengenai perebutan kekuasaan atau jabatan. Lebih jauh, transformasi tersebut dinilai dapat menjadi jalan untuk mengubah energi kerelawanan menjadi kekuatan politik yang mampu melahirkan sekaligus mengawal kebijakan publik.
“Kalau selama ini kita mampu mengantarkan dan mendukung pemimpin, mengapa tidak mulai berpikir membangun wadah politik yang mampu melahirkan pemimpin?”katanya.
Ia menilai PROJO memiliki pengalaman panjang sejak era pemerintahan Joko Widodo dan saat ini tetap menyatakan komitmennya mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, menurut Ketua Projo Konawe, tantangan terbesar PROJO ke depan bukan sekadar mempertahankan eksistensi organisasi, melainkan menentukan bagaimana kekuatan sosial-politik tersebut dapat diarahkan untuk kepentingan jangka panjang.
“PROJO harus memiliki masa depan yang tidak tergantung pada satu momentum pemilu, satu jabatan atau bahkan satu figur. Organisasi besar harus memiliki gagasan besar, kaderisasi dan arah perjuangan jangka panjang,” tegasnya.
2029 Dinilai Momentum Menentukan
Abiding menyebut Pemilu 2029 harus dilihat lebih jauh dari sekadar pergantian kontestasi elektoral. Momentum tersebut, menurutnya, merupakan fase penting regenerasi politik nasional.
PROJO, kata dia, perlu mulai menjawab pertanyaan strategis : tetap menjadi kekuatan masyarakat sipil di luar partai politik atau mempersiapkan diri menjadi institusi politik yang mampu berkompetisi secara demokratis?
“2029 jangan hanya kita lihat sebagai pergantian pemilu. Kita harus melihatnya sebagai momentum regenerasi politik nasional. PROJO harus menentukan akan berada di mana dalam perubahan besar tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi strategis relawan dalam setiap kontestasi politik. Relawan dinilai mampu memberikan dukungan besar dalam memenangkan pemilu, tetapi setelah kontestasi berakhir, kewenangan formal untuk menentukan undang-undang, anggaran dan kebijakan publik tetap berada di tangan institusi politik.
Karena itu, menurutnya, membicarakan kemungkinan PROJO masuk ke arena politik formal merupakan hal yang sah dalam demokrasi.
“Jangan alergi mendengar kata partai politik. Kalau politik dijalankan dengan benar, politik adalah alat memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Yang harus kita lawan bukan politiknya, tetapi politik transaksional, politik koruptif dan politik yang menjauh dari kepentingan rakyat,” tegas Abiding
Bukan Sekadar Partai Baru
Andri juga memberikan garis tegas. Jika suatu hari PROJO benar-benar berubah menjadi partai politik, ia tidak ingin organisasi tersebut hanya menjadi kendaraan baru bagi kepentingan elite. Menurutnya, pembeda utama harus terletak pada basis perjuangannya yang tetap bertumpu pada masyarakat.
“Kalau suatu hari PROJO menjadi partai, saya tidak ingin kita hanya menambah satu lagi nama partai dalam surat suara. Harus ada pembeda. Harus menjadi partai yang lahir dari bawah, bekerja dari bawah dan memperjuangkan kepentingan rakyat dari bawah,” katanya.
Agenda politik yang dibayangkan pun harus menyentuh persoalan konkret masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, perlindungan petani dan nelayan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hilirisasi ekonomi daerah, pemberantasan korupsi hingga pemerataan pembangunan.
“Kursi bukan tujuan. Kekuasaan bukan tujuan. Keduanya hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah bagaimana rakyat hidup lebih baik, mendapatkan pekerjaan, petani sejahtera, anak-anak mendapatkan pendidikan dan negara hadir ketika masyarakat membutuhkan.”
Hormati DPP, Wacana Harus Diputuskan Secara Konstitusional
Meski mendorong diskusi mengenai masa depan PROJO, Abiding Slamet, SH menegaskan bahwa secara organisasi, PROJO saat ini tetap merupakan organisasi kemasyarakatan dan kerelawanan yang independen. Ia memastikan DPD PROJO Konawe tetap menghormati keputusan serta garis organisasi yang ditetapkan DPP PROJO.
“Kami menghormati sepenuhnya keputusan dan garis organisasi DPP PROJO. Hari ini PROJO adalah ormas dan kita tetap menjalankan keputusan organisasi. Tetapi sebagai kader, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemikiran tentang masa depan PROJO,” jelasnya.
Menurut Abiding, apabila wacana transformasi tersebut nantinya mendapatkan dukungan luas dari struktur daerah dan kader, keputusan tidak boleh lahir dari kepentingan segelintir elite.
DPD, DPC, kader hingga suara masyarakat, kata dia, harus menjadi bagian dari proses pembahasan melalui mekanisme organisasi dan forum tertinggi PROJO.
“Keputusan besar tidak boleh ditentukan satu atau dua orang. Dengarkan DPD, dengarkan DPC, dengarkan kader dan dengarkan rakyat.” Tegasnya
Pertaruhan Masa Depan PROJO
Di tengah konsolidasi organisasi nasional dan rangkaian Konferda di berbagai provinsi sebagai bagian dari mandat Kongres III PROJO 2025, Abiding melihat momentum tersebut sebagai kesempatan untuk tidak hanya memperkuat struktur, tetapi juga merumuskan arah perjuangan organisasi untuk satu hingga dua dekade mendatang.
Menurutnya, kekuatan organisasi tidak cukup hanya diukur dari banyaknya struktur dan kader. Yang jauh lebih penting adalah gagasan apa yang akan diwariskan dan diperjuangkan.
“Kita sudah membuktikan PROJO bisa menjadi kekuatan relawan. Kita sudah membuktikan bisa ikut memenangkan pertarungan politik. Sekarang pertanyaan berikutnya jauh lebih besar : apakah PROJO hanya ingin terus menjadi penonton dan pendukung dalam sejarah politik Indonesia, atau suatu hari berani ikut menulis sejarah itu sendiri?” Tuturnya
Ia memastikan PROJO Konawe siap mendorong diskusi tersebut secara demokratis di internal organisasi. Ia menyerahkan keputusan akhir kepada mekanisme organisasi dan kehendak mayoritas keluarga besar PROJO.
“Bagi kami, PROJO harus terus tumbuh. Kalau kepentingan rakyat menuntut kita tetap menjadi ormas, kita jalankan dengan maksimal. Tetapi kalau perjalanan sejarah menuntut PROJO naik kelas menjadi partai politik, kita juga tidak boleh takut,”pungkasnya.
“Jangan selamanya hanya menjadi kekuatan pendukung. Sudah saatnya kita mempersiapkan PROJO menjadi kekuatan penentu, tentu jika rakyat dan seluruh keluarga besar PROJO menghendakinya.” Tutupnya
Laporan : Redaksi
