Tajukperistiwa.Com-Jakarta || Legislator Partai Gerindra Daerah pemilihan Prov.Sultra juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong S.PWK bersama pemerintah telah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu, dibuka juga peluang bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).Jumat(13/11/26).
Hal tersebut disampaikan Bahtra seusai menerima aspirasi Ketua Umum Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (APTI), Anton Suroso Hartanto, Selasa 10 Nopember 2026 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh pimpinan DPR bersama pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra.
Bahtra menjelaskan persoalan status kepegawaian PPPK menjadi salah satu perhatian Komisi II DPR RI. Partai Gerindra bersama Presiden Prabowo terus mendorong agar para tenaga PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, memperoleh kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka.
“Tidak hanya menyangkut perubahan status kepegawaian, kesepakatan antara DPR dan pemerintah juga mencakup pembiayaan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.
Menurut Bahtra, skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI, mengingat kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodasi berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya.
Ia menilai, pembiayaan gaji pokok melalui APBN diharapkan dapat memberikan kepastian penghasilan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga PPPK.
Meski demikian, Bahtra menegaskan bahwa kesepakatan tersebut masih membutuhkan aturan pelaksanaan dan aturan teknis sebelum dapat direalisasikan.
Saat ini, DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut.
Bahtra berharap regulasi itu segera diterbitkan agar para tenaga PPPK tidak terus berada dalam ketidakpastian mengenai status kepegawaian maupun penghasilan mereka.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkas Bahtra.
Ditempat yang sama Ketua Umum APTI Anton Suroso Hartanto mengatakan, DPP dan DPC APTI berterimakasih kepada Pimpinan DPR RI yang telah memfasilitasi terlaksananya Audiensi dan akan terus mengawal seluruh kebijakan Legislatif maupun eksekutif khususnya Komisi II DPR RI terkait nasib PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia.
“DPP dan seluruh DPC APTI menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI yang telah membuka ruang dan memfasilitasi terlaksananya audiensi. Ini merupakan langkah penting dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepastian nasib PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis di seluruh Indonesia.
Kami menegaskan bahwa APTI tidak akan berhenti pada audiensi ini. DPP bersama seluruh DPC APTI akan terus mengawal setiap proses, kebijakan, dan keputusan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, khususnya yang menjadi kewenangan dan perhatian Komisi II DPR RI, agar persoalan PPPK Paruh Waktu Teknis mendapatkan perhatian serius serta solusi yang berkeadilan.
Perjuangan ini bukan semata-mata tentang status kepegawaian, melainkan tentang penghargaan terhadap pengabdian, kepastian masa depan, dan keadilan bagi seluruh tenaga teknis yang selama ini turut menjalankan roda pemerintahan.” Lugas Anton,Ketua Umum DPP APTI.(Red/tg).
