Tajukperistiwa.com, Kolaka Timur – Jelang perhelatan pekan olahraga provinsi Sulawesi tenggara yang akan di gelar di kota bau-bau dan buton pada akhir November 2022, isu penunjukan karteker pengurus KONI di kolaka timur menjadi polemik terkait dugaan dualisme dalam kepengurusan
Menanggapi hal tersebut, ketua KONI kabupaten Kolaka Timur hasil musyarah daerah (Musda), Muh. Juniardi Madjid, SE saat press conference dihadapan para media, Senin (24/10/22) sore di ruang rapat Diknas Koltim, ia mengatakan merasa heran dan aneh mengapa tiba-tiba terjadi penunjukan karteker
“Entah apa kesalahan dari kami hasil Musda tiba-tiba ada penunjukan karateker, seperti kita ketahui bersama bahwa keluarnya SK karteker itu apabila ada kriteria yang kami langgar misalnya kami membuat surat pengunduran diri, dinyatakan terpidana, dan berhalangan tetap atau meninggal dunia itu baru bisa dilakukan penunjukan karteker” jelasnya
Kepengurusan KONI Kolaka Timur dibawah kepempinan dirinya merupakan hasil Musda yang disaksikan oleh sekertaris KONI Sultra beberapa bulan yang lalu
“Ini kan aneh, di kepengurusan kami hasil Musda tidak pernah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan AD/ART bahkan sejak kami dilantik sampai detik ini, satu sen pun dana KONI yang masih melekat di dinas Dikbudora yang saat itu belum terbentuk dinas pemuda dan olahraga belum ada yang mengalir atau belum ada yang cair” ungkapnya
Dirinya juga mengakui bahwa sampai hari ini surat keputusan tentang penunjukan karteker belum ia lihat, namun sudah ada upaya oknum-oknum tertentu bagaimana mereka menunjuk karteker yang berasal dari kota kendari serta menghubungi beberapa pengurus cabang olahraga untuk melaksanakan pertemuan di salah satu hotel di kendari sampai mereka meminta proposal sehingga terkesan menampilkan bahwa sudah ada karteker
Berdasarkan informasi saat ini ada beberapa cabor akan di wakili dari kabupaten lain yang saya takutkan tidak ada lagi pembinaan pasca porprov, seolah-olah kegiatan porprov ini hanya di jadikan saja sebagai proyek
“Prinsip Saya dengan beberapa cabang olahraga dalam rangka pelaksanaan Porprov kedepan kita berdayakan anak daerah” imbuhnya
Ketika hari ini kita sudah harus membicarakan masalah tekhnis pelaksanaan Porprov, kolaka timur masih di polemikan dengan penunjukan Karteker yang di duga legal standingnya masih di ragukan
Sekarang pengurus KONI Koltim hasil musda berjumlah 50 orang lebih, yang nantinya akan membagi dimasing-masing cabang olahraga, sekarang kalau karteker hanya berjumlah 4 sampai 5 orang bagaimana mengurus para atlet dalam pertandingan di porprov
“saya sudah diskusi dengan pengurus KONI Koltim, yang menjadi pertanyaan apa masalahnya sehingga tiba-tiba muncul karteker, ada apa?” Tanya mantan Plt Kadis Diknas
Menurutnya penunjukan karteker KONI di kolaka timur dianggap cacat, karena didalam AD/ART dirinya tidak menemukan syarat terkait pergantian dirinya sebagai ketua KONI terpilih hasil Musda.
“terkait tembusan karteker belum ada, namun isu yang berhembus luar biasa bahkan persoalan ini saya menduga bagian dari setingan atau by desain dari oknum tersebut” ungkapnya
Terkait dengan konfirmasi dengan pengurus KONI Provinsi perihal dugaan pergantian kepengurusan di tubuh KONI Koltim, Ia mengatakan belum melakukan konfirmasi kepada pengurus provinsi karena dirinya belum memegang secara resmi surat keputusan tersebut
“ada salah satu teman cabor hadir di salah satu hotel di kendari, saat di bagikan surat keputusan karteker sempat ia menanyakan mengapa surat ini tidak memiliki surat pencabutannya, tiba-tiba langsung muncul SK karteker berarti di kolaka timur terjadi dualisme kepengurusan KONI di kolaka timur, usai menyakan perihal tersebut maka SK karteker di Tarik kembali dengan alasan akan di perbaiki SK Karteker tersebut” jelasnya
Pelantikan pengurus KONI kolaka timur yang dilaksanakan sekitar bulan april lalu bukan hanya kepengurusannya yang dilantik, tetapi juga ada beberapa kabupaten lain yang di lantik walapun berbeda hari pelaksanaannya
“terkait dugaan penunjukan karteker kepengurusan KONI di Kolaka Timur, saya menduga ada actor intelektualnya yang mendesain bahwa oknum tersebut bakal menseting beberapa cabang olahraga yang akan di kartekerkan kepengurusannya” pungkasnya
Dirinya juga menyampaikan akan menyerahkan kepada Plt Bupati Kolaka Timur selaku user, siapa yang harus bertanggungjawab terkait Porprov. Apakah kepengurusan KONI hasil Musyawarah daerah atau hasil penunjukan karteker
Di tempat berbada, Plt Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, SH mengakui bahwa isu penunjukan karateker benar adanya sejauh ini, tapi kita menunggu yang bisa menjawab dualisme bukan pemerintah daerah. Yang bisa menjawab terkait isu ini KONI satu tingkat diatasnya
“saya tidak bisa menilai masalah penunjukan karteker sah atau tidak sah dan kalau Persoalan dualisme kepengurusan KONI di Kolaka timur saya belum mengetahui persis” kata mantan anggota Polri ini
Laporan : Helni Setyawan
