Tajukperistiwa.com, Kendari – Dewan Pengurus Daerah Generasi Sosial Peduli Indonesia (DPD GSPI) Sulawesi Tenggara menyoroti Pekerjaan Belanja Pembangunan Talud Pulau Bokori di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal itu disampaikan oleh Rusdin selaku Sekretaris DPD GSPI Sultra di kediamannya. Senin, (03/10/2022)
Ia menduga pekerjaan Belanja Pembangunan Talud Pulau Bokori ada indikasi penyalahgunaan keuangan negara.
Pasalnya, dalam proses pembangunan tersebut diduga didapatkan proses pembangunan talud yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada pekerjaan BUIS BETON. Kata Rus sapaan akrabnya
Hal senada juga dikatakan oleh Arjono Nuru, S.Sos selaku Ketua DPD GSPI Sultra. Saat dihubungi melalui via telfon sellulernya, ia menyampaikan, terkait dugaan indikasi pada pekerjaan Belanja Pembangunan Talud Pulau Bokori DPD GSPI Sultra sudah melayangkan surat klarifikasi di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
“sampai detik ini, surat yang dilayangkan tersebut tidak mendapatkan surat balasan atau tanggapan dari Dinas Pariwisata” Kata Arjono
Atas dasar itu, DPD GSPI Sultra kembali melayangkan surat Hearing kepada DPRD Provinsi Sultra untuk segera dibuatkan jadwal pemanggilan guna melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing. Namun hingga saat ini, surat tersebut juga belum mendapatkan surat balasan atau pemberian jadwal untuk dilakukan Hearing Bersama antara, DPD GSPI Sultra, Dinas Pariwisata, DPRD yang membidangi, Inspektorat Provinsi, BPK Perwakilan Sultra, Rekanan Kontraktor maupun Pihak Konsultan.
“Kami berharap, DPRD Provinsi agar segera membuat jadwal hearing, sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan ditengah tengah masyarakat terkait Pembangunan Talud Pulau Bokori.” Pungkas pria yang biasa di sapa Jono.
Laporan : Helni Setyawan
