AdvetorialArtikelBeritaDaerahHukrimInfo DesaInternasionalKesehatanNasionalNews TVOlahragaOpiniOtomotifPendidikanPolitikSosbudTeknologiTNI POLRI

Di Antara Penantian dan Harapan: Forum PPPK Paruh Waktu Kota Sorong Tegaskan Sikap Kawal Regulasi Hingga Tuntas

4
Example 468x60 banner 468x60

Tajukperistiwa.Com – Sorong || Di tengah sunyi panjang penantian yang tak kunjung menemukan ujung, harapan para pegawai non-ASN kembali menggantung di ruang ketidakpastian,Minggu(3/5/26).

Namun dari timur Indonesia, secercah tekad itu menyala. Forum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di bawah kepemimpinan Josep Kafiar, menyatakan sikap tegas: perjuangan tidak akan berhenti sampai kepastian benar-benar hadir.

banner 300X250

Bagi mereka, regulasi bukan sekadar dokumen administratif. Ia adalah penentu nasib, penjawab kegelisahan, sekaligus harapan yang selama ini terus ditunda.

Terbitnya Peraturan Menteri PANRB tentang PPPK Paruh Waktu serta roadmap yang jelas bukan lagi sekadar kebutuhan—melainkan keharusan yang mendesak dan tak bisa ditawar.

Forum menilai, hingga saat ini, ribuan PPPK Paruh Waktu masih berjalan dalam bayang-bayang ketidakjelasan. Pasca penataan tenaga non-ASN, harapan sempat tumbuh, namun kembali tertahan karena belum adanya aturan teknis yang konkret. Dalam ruang jeda itulah, kegelisahan perlahan berubah menjadi desakan.

“Perjuangan ini bukan hanya tentang status. Ini tentang masa depan yang layak, tentang kesejahteraan yang pasti, tentang perlindungan kerja yang seharusnya menjadi hak, bukan sekadar janji,” tegas Josep Kafiar dengan nada penuh penekanan.

Ia menambahkan, pihaknya siap mengawal setiap proses hingga lahirnya PermenPANRB yang benar-benar menjadi landasan hukum implementasi PPPK Paruh Waktu. Lebih dari itu, roadmap yang disusun pemerintah harus mampu menjawab kegelisahan bukan sekadar menyusun rencana di atas kertas.

Forum mendesak agar roadmap tersebut memuat tahapan yang nyata, target waktu yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Tanpa itu, roadmap hanya akan menjadi janji yang kembali memperpanjang daftar penantian.

Dalam kondisi yang sarat ketidakpastian ini, Forum PPPK Paruh Waktu Kota Sorong memilih untuk tidak tinggal diam.

Mereka berkomitmen membangun koordinasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga DPR RI dan kementerian terkait serta memperkuat jaringan nasional PPPK Paruh Waktu.

Langkah ini bukan tanpa alasan Mereka menyadari, tanpa pengawalan yang kolektif dan terarah, aspirasi PPPK Paruh Waktu berisiko tenggelam di tengah dinamika kebijakan nasional yang terus berubah.

Di ujung pernyataannya, Josep Kafiar menyampaikan seruan yang menggema sebagai simbol perjuangan:

“Kawal PermenPANRB, kawal roadmap, wujudkan kepastian PPPK Paruh Waktu.”

Sebuah kalimat sederhana, namun menyimpan beban harapan ribuan tenaga yang hingga kini masih berdiri di antara pengabdian dan ketidakpastian,(Red/tg).

banner 468x60