TAJIKPERISTIWA.COM – JAKARTA || Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (APTI) menjadwalkan aksi damai pada 26 Oktober 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, dengan estimasi 5.000 peserta,Rabu(7/10/26).
APTI mendesak Presiden menerbitkan PP khusus yang menjamin kepastian peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, tanpa diskriminasi antarprofesi.
Melalui surat Nomor 03/APTI/PPPKPW/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026, APTI menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Pengangkatan tenaga teknis menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2027.
2. Mendesak pemerintah segera mengeluarkan PP peralihan Penuh Waktu dan mengakomodir seluruh PPPK paruh waktu di Tahun 2027 tanpa memprioritaskan salah satu profesi.
3. Realisasikan Pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK paruh waktu pada tahun 2026.
4. Penghentian diskriminasi pada PPPK Paruh Waktu Khususnya Tenaga profesi Teknis.
5. Serta kejelasan anggaran dan regulasi dari DPR RI bersama kementerian terkait untuk menjamin keberlangsungan penataan peralihan status ASN PPPK Paruh waktu.
Koordinator Lapangan (Korlap), Andi Siswanto, S.H., menegaskan bahwa tenaga teknis tidak boleh terus berada dalam ketidakpastian, sementara pengabdian mereka menjadi bagian dari jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
“Jangan jadikan tenaga teknis sebagai anak tiri kebijakan ASN, Kami tidak menuntut keistimewaan, tetapi keadilan dan kepastian. Jika peralihan menuju PPPK penuh waktu dibahas untuk 2027, seluruh profesi harus mendapat kesempatan yang setara, bukan hanya kelompok tertentu.” Ujarnya.
APTI mendesak pemerintah dan DPR RI berhenti membiarkan persoalan ini berputar dalam wacana. Yang dibutuhkan adalah regulasi yang jelas, skema anggaran yang terukur, dan kepastian pelaksanaan.
26 Oktober menjadi momentum menyuarakan tuntutan, jangan ada profesi yang ditinggalkan, jangan ada pengabdian yang diabaikan(Red/tg).
