AdvetorialArtikelBeritaDaerahHukrimInfo DesaInternasionalKesehatanNasionalNews TVOlahragaOpiniOtomatifOtomotifPendidikanPolitikSosbudTeknologiTNI POLRIUncategorized

HARAPAN PPPK PARUH WAKTU MENJADI PPPK PENUH WAKTU KIAN NYATA, KEMENPAN-RB AKAN GELAR RAPAT KOORDINASI NASIONAL MELIBATKAN KEMENKEU HINGGA KEMENDAGRI

6
Example 468x60 banner 468x60

TAJUKPERISTIWA.COM-JAKARTA || Harapan ribuan bahkan jutaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu kembali mendapatkan momentum penting,Sabtu(21/11/26).

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara resmi mengagendakan Rapat Koordinasi Pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK.

banner 300X250

Agenda tersebut tertuang dalam surat undangan KemenPAN-RB Nomor B/5769/SM.01.00/2026, tertanggal 20 November 2026, yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM/BKPP/BKD di seluruh Indonesia sesuai daftar undangan terlampir.

Rapat koordinasi dijadwalkan berlangsung pada Hari selasa 24 November 2026,pukul 12.00 WIB melalui Zoom Meeting sesuai undagan.

Pertemuan ini menjadi perhatian penting bagi seluruh kalangan PPPK Paruh Waktu, mengingat agenda utama yang secara eksplisit mengangkat kebijakan pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK.

Berdasarkan susunan acara, kegiatan diawali dengan registrasi, pembukaan, laporan kegiatan, dan sambutan Deputi Bidang SDM Aparatur. Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan pembahasan kebijakan pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK serta sesi diskusi dan tanya jawab.

Yang menjadi perhatian khusus, rapat koordinasi ini tidak hanya melibatkan KemenPAN-RB, tetapi juga menghadirkan sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga strategis, di antaranya:

1. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB.
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
4. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
7. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN.

Kehadiran unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu aspek yang patut dicermati. Sebab, pembahasan pengalihan status kepegawaian tidak dapat dilepaskan dari aspek kebijakan anggaran, kemampuan fiskal daerah, tata kelola kepegawaian, serta kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan secara nasional.

Bagi PPPK Paruh Waktu, agenda ini bukan sekadar rapat koordinasi biasa. Lebih dari itu, pertemuan tersebut menjadi momentum yang diharapkan mampu menghadirkan kejelasan arah kebijakan dan kepastian masa depan status kepegawaian mereka.

Selama ini, PPPK Paruh Waktu telah menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan, mulai dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis dan administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, kebijakan pengalihan menuju PPPK Penuh Waktu diharapkan dapat mempertimbangkan pengabdian, masa kerja, kebutuhan organisasi, serta prinsip keadilan bagi seluruh formasi profesi tanpa diskriminasi.

Seluruh PPPK Paruh Waktu tentu menaruh harapan besar agar rapat koordinasi 24 November 2026 mendatang menghasilkan arah kebijakan yang konkret, terukur, dan memiliki tahapan implementasi yang jelas.

Sebab, yang ditunggu bukan sekadar wacana ataupun janji kebijakan, melainkan keputusan pemerintah yang memberikan kepastian terhadap masa depan para aparatur yang selama ini telah mengabdikan diri kepada negara.

Kini, perhatian ribuan PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia tertuju pada hasil koordinasi lintas kementerian tersebut.

Harapan untuk menjadi PPPK Penuh Waktu semakin terbuka. Saatnya pengabdian mendapatkan kepastian, dan keadilan status kepegawaian menjadi komitmen nyata pemerintah(Red/tg).

banner 468x60