Langsung ke konten
Tajukperistiwa.Com–Konawe selatan || Pengurus Forum PPPK Paruh Waktu R2–R3 Kabupaten Konawe Selatan mengambil langkah proaktif dengan memfasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Minggu(23/11/25)
Upaya ini dilakukan untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang belum terakomodir dalam proses pengusulan PPPK Paruh Waktu, meskipun telah mengikuti serangkaian seleksi di Kabupaten Konawe Selatan.
Ketua Forum PPPK Paruh Waktu R2–R3 Kabupaten Konawe Selatan Guntur Tanggapili menyampaikan bahwa Setelah menerima sejumlah aduan Honorer di berbagai OPD, Masih banyak honorer yang telah memenuhi syarat dan mengikuti seluruh proses seleksi serta Tahapan Pendataan, penataan dan penyelesaian pengangkatan Non ASN menjadi ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN 20 Tahun 2023, namun belum masuk dalam pengusulan formasi oleh pemerintah daerah.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian bagi para honorer yang selama ini mengabdi di berbagai instansi.
“Langkah koordinasi ini kami tempuh sebagai bentuk komitmen forum untuk memperjuangkan kejelasan status dan memastikan tidak ada tenaga honorer yang dirugikan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pengusulan berjalan transparan dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Target Kunjungan pertemuan dengan BKN dan KemenPAN-RB, Forum PPPK Paruh Waktu R2–R3 akan menyampaikan berbagai kendala yang dialami honorer di daerah, termasuk persoalan validasi data, kuota formasi, serta hasil seleksi yang belum diakomodir oleh pemerintah daerah.
Melalui konsultasi tersebut, forum berharap ada solusi konkret serta tindak lanjut yang dapat memperjelas posisi para honorer yang telah mengikuti seleksi.
Dengan adanya upaya ini, Forum PPPK Paruh Waktu R2–R3 Konawe Selatan berharap pemerintah daerah dapat segera merampungkan proses pengusulan, sehingga para honorer memperoleh kepastian status kepegawaian sesuai mekanisme yang berlaku.
Lap;Anditenrie.
