Tajukperistiwa.com, Kolaka Timur – Pemerintah daerah kolaka timur terus menggenjot pengelolaan dana desa yang transparan melalui sosialisasi dengan mengangkat tema optimalisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR tentang pengawasan di aula pemda, Rabu (16/11/22)
Dalam kegiatan sosiakisasi tersebut turut di hadiri langsung oleh Plt Bupati Koltim, Abdul Azis, SH, Kepala BPK Perwakilan Sultra, anggota Komisi XI, Bahtra, Ketua DPRD Koltim, Suhaemi Nasir dan Sekda Koltim, Andi M Iqbal T serta Asisten, Staf ahli, Pimpinan OPD
“Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat menjalin dialog yang positif antar BPK-RI, DPR-RI dan pemerintah daerah kolaka timur untuk sama-sama mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku” ujar
Plt Bupati Koltim dalam sambutannyaKata Azis begitu sapaan akrabnya mengatakan bahwa kolaka timur terdiri dari 12 kecamatan, 16 kelurahan dan 117 desa yang tersebar di 12 kecamatan serta wilayah dan jangkauan yang sangat luas
“banyak persoalan dan kendala yang kami hadapi salah satunya adalah masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa serta di tambah lagi aspek regulasi” ungkapnya
Menurutnya, banyaknya regulasi dan peraturan yang mengatur tentang desa yang hampir setiap tahun mengalami perubahan sehingga desa sering menemui kesulitan dalam perencanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan dana desa, hal ini lah yang membuat pengelolaan dana desarentan terjadi tindak pidana korupsi di desa.
pemerintah daerah kabupaten kolaka timur terus melakukan upaya yang kontinyu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di desa.
“pemda koltim selalu memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dengan mengadakan kegiatan- kegiatan pelatihan maupun studi banding kepada para kepala desa dan aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di desa” jelasnya
Kolaka timur menjadi salah satu kabupaten terbaik di sulawesi tenggara dalam penyaluran dana desa dan pelaporan pengelolaan keuangan dana desa.
“jika keuangan desa tidak dikelola secara tepat dan tertib administrasi, maka dapat menyebabkan kegagalan program pemerintah dan bisa saja nanti akan berhubungan dengan permasalahan hukum sehingga tujuan kita mensejahterakan masyarakat tidak akan tercapai” imbuhnya
Ia berharap tidak ada lagi desa di kolaka timur yang bermasalah dengan hukum aktbat kelalaian, kekurangcermatan, ketelitian dalam mengelola keuangan desa dan melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi.
“Kegiatan sosialisasi ini mejadi penting karena nantinya diharapkan kepada kepala desa sebagai kuasa pengelola keuangan desa harus bisa menerapkan pengelolaan keuangan yang trasnparan, akuntabel partisipatif serta disiplin anggaran” tegasnya
Diakhir sambutannya, ayah lima anak ini juga mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran yang baik menjadi suatu hal yang penting dalam langkah awal sebuah kesuksesan baik di tingkat desa hingga kabupaten dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan, sehingga tercipta pemerintahan yang baik.
Laporan : Jumran Jumadi
